Michael Agustinus - detikFinance
Dua bulan lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016, tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil (Permen ESDM 38/2016).
Lewat aturan baru ini, swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi didorong untuk melistriki sekitar 2.500 desa tak berlistrik di wilayah terpencil.
Badan usaha selain PLN diizinkan untuk membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. PLN tak lagi memonopoli, swasta juga bisa menjadi 'PLN mini' di daerah-daerah terpencil yang tak terjangkau PLN.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan bahwa aturan baru ini dibuat karena tak semua desa terpencil bisa dilistriki oleh PLN. Dari 2.500 desa yang belum berlistrik, hanya sekitar 500 desa yang dapat diterangi PLN.
Dengan adanya Permen ESDM 38/2016, diharapkan 'PLN mini' mau masuk ke 2.000 desa yang tidak dapat dijangkau oleh PLN.
"PLN hanya mampu melistriki 500 desa. Terus bagaimana kalau pemerintahan menginginkan 100% desa terlistriki? Terutama Papua 2.500 (desa tak berlistrik) itu berada di Papua. 500 mampu PLN kerjakan, sisanya 2.000 ini kita harapkan dengan Permen 38 ini BUMN, BUMD, koperasi, dunia usaha boleh menjadi IPP. Ini kita harapkan," kata Arcandra dalam coffee morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Dengan terlistrikinya desa-desa terpencil di seluruh Indonesia, Arcandra berharap rasio elektrifikasi nasional bisa mencapai 97% pada 2019 dan 100% pada 2025. Artinya seluruh Indonesia sudah terlistriki pada 2025.
"Kita harus membangun dari pinggiran. Salah satu implementasi kita membangun dari pinggiran adalah dengan mempercepat elektrifikasi. Seperti yang telah dilaporkan rasio elektrifikasi kita saat ini 91,1%. Pada akhir tahun 2019 97%. Tentu tahun 2025 diharapkan 100%, seluruh desa bisa teraliri listrik," ucapnya.
Kalau akses listrik sudah merata di seluruh Indonesia, berikutnya baru dapat dilakukan pemerataan serta peningkatan kesejahteraan. Setelah ada listrik, perekonomian di daerah bisa lebih berkembang, produktivitas penduduk naik, dan pada akhirnya pendapatan juga meningkat.
"Kalau industri itu semakin banyak listrik terpakai semakin bagus. Semakin banyak listrik terpakai ada korelasinya itu yang menggambarkan industri berjalan. Kalau industri jalan, GDP (Gross Domestic Product) kita naik. Kenapa GDP harus naik? Itu yang menjadi ukuran sekarang. Tingkat kemakmuran sebuah negara itu salah satunya GDP. Semakin tinggi GDP, semakin makmur rakyatnya. Itu ada korelasinya, GDP tinggi gaji tinggi," paparnya.
"GDP tinggi apa gunanya? Rumah akan lebih baik, bisa naik mobil. Untuk itu, kita berharap dengan meningkatkan elektrifikasi, seluruh pulau terluar kita bisa aliri listrik," pungkasnya.
 |
| Foto: Dokumentasi PLN |
Lewat aturan baru ini, swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi didorong untuk melistriki sekitar 2.500 desa tak berlistrik di wilayah terpencil.
Badan usaha selain PLN diizinkan untuk membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. PLN tak lagi memonopoli, swasta juga bisa menjadi 'PLN mini' di daerah-daerah terpencil yang tak terjangkau PLN.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan bahwa aturan baru ini dibuat karena tak semua desa terpencil bisa dilistriki oleh PLN. Dari 2.500 desa yang belum berlistrik, hanya sekitar 500 desa yang dapat diterangi PLN.
Dengan adanya Permen ESDM 38/2016, diharapkan 'PLN mini' mau masuk ke 2.000 desa yang tidak dapat dijangkau oleh PLN.
"PLN hanya mampu melistriki 500 desa. Terus bagaimana kalau pemerintahan menginginkan 100% desa terlistriki? Terutama Papua 2.500 (desa tak berlistrik) itu berada di Papua. 500 mampu PLN kerjakan, sisanya 2.000 ini kita harapkan dengan Permen 38 ini BUMN, BUMD, koperasi, dunia usaha boleh menjadi IPP. Ini kita harapkan," kata Arcandra dalam coffee morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Dengan terlistrikinya desa-desa terpencil di seluruh Indonesia, Arcandra berharap rasio elektrifikasi nasional bisa mencapai 97% pada 2019 dan 100% pada 2025. Artinya seluruh Indonesia sudah terlistriki pada 2025.
"Kita harus membangun dari pinggiran. Salah satu implementasi kita membangun dari pinggiran adalah dengan mempercepat elektrifikasi. Seperti yang telah dilaporkan rasio elektrifikasi kita saat ini 91,1%. Pada akhir tahun 2019 97%. Tentu tahun 2025 diharapkan 100%, seluruh desa bisa teraliri listrik," ucapnya.
Kalau akses listrik sudah merata di seluruh Indonesia, berikutnya baru dapat dilakukan pemerataan serta peningkatan kesejahteraan. Setelah ada listrik, perekonomian di daerah bisa lebih berkembang, produktivitas penduduk naik, dan pada akhirnya pendapatan juga meningkat.
"Kalau industri itu semakin banyak listrik terpakai semakin bagus. Semakin banyak listrik terpakai ada korelasinya itu yang menggambarkan industri berjalan. Kalau industri jalan, GDP (Gross Domestic Product) kita naik. Kenapa GDP harus naik? Itu yang menjadi ukuran sekarang. Tingkat kemakmuran sebuah negara itu salah satunya GDP. Semakin tinggi GDP, semakin makmur rakyatnya. Itu ada korelasinya, GDP tinggi gaji tinggi," paparnya.
"GDP tinggi apa gunanya? Rumah akan lebih baik, bisa naik mobil. Untuk itu, kita berharap dengan meningkatkan elektrifikasi, seluruh pulau terluar kita bisa aliri listrik," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Write komentar